Bandar Lampung – Menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang rencananya akan digelar pada 1 September 2025 di Gedung DPRD Provinsi Lampung, imbauan disampaikan kepada peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas negara.
Gedung DPRD Provinsi Lampung adalah aset negara sekaligus simbol demokrasi yang dibangun dari hasil jerih payah rakyat melalui pajak. Jika fasilitas ini dirusak, maka kerugian yang terjadi bukan hanya ditanggung pemerintah, tetapi juga rakyat secara keseluruhan.
Menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, aksi tersebut diharapkan dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan. DPRD Lampung sebagai lembaga perwakilan rakyat terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai agen perubahan.
“Demo boleh, menyampaikan pendapat sangat diperbolehkan. Tetapi jangan sampai merusak kantor DPRD, karena itu adalah aset negara sekaligus milik rakyat. Mari bersama-sama menjaga agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian,” demikian imbauan yang disampaikan.
Sebagai contoh, peristiwa di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa menjadi pelajaran penting. Saat itu, demonstrasi justru berujung anarkis hingga merusak dan membakar gedung DPRD, bahkan menelan korban jiwa. Kejadian tersebut menjadi peringatan agar aksi serupa tidak sampai terulang di Lampung.
Mahasiswa dan masyarakat yang akan turun ke jalan diingatkan untuk mengutamakan kepentingan bersama. Menjaga gedung DPRD berarti menjaga marwah demokrasi dan keberlangsungan fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat.
Dengan demikian, demonstrasi pada 1 September 2025 diharapkan berjalan sesuai aturan, damai, dan menghadirkan solusi nyata. Aspirasi rakyat harus tetap tersampaikan dengan baik, tanpa meninggalkan kerusakan atau kerugian yang justru merugikan masyarakat itu sendiri. (Red/Adv)
